KEBUMEN – Peta politik di Kebumen menjelang pemilihan bupati dan
wakil bupati (pilbup) semakin dinamis. Terlepas dari tokoh yang sudah
mengemuka, komposisi ideal siapa yang akan memimpin Kebumen lima tahun
ke depan masih cukup menarik menjadi wacana.
Unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen, Mul-an Anafaty
menyampaikan, penting bagi semua unsur maupun warga Kebumen mulai
membicarakan siapa calon pemimpinnya. Di alam demokrasi, persoalan calon bupati bukan hanya wilayah partai politik saja.
Tetapi di luar parpol juga harus aktif merenungkan dan memikirkan,
bahkan menawarkan atau memberikan pertimbangan. Dalam memandang hajatan
lima tahunan itu, imbuh dia, Muhammadiyah Kebumen tertarik pada istilah
politik keumatan ketimbang istilah politik kerakyatan.
Istilah umat atau keumatan, secara rasa bahasa dan makna lebih dekat kepada ideologi Islam. Orientasinya, gerakan politik untuk memberdayakan umat, bukan memperdaya rakyat. Istilah itu, menurut dia bukan untuk mendikotomikan Islam dan non-Islam, tetapi lebih pada melihat realitas, bahwa penduduk Kebumen mayoritas umat muslim yang harus diberdayakan secara apa pun.
Catatan Sejarah
‘’Ini jauh lebih elok ketimbang politik kekuasaan. Sebuah sikap politik yang alih-alih mementingkan rakyat, bahkan sering memunculkan arogansi kekuasaan,’’ katanya. Jika bicara politik keumatan yang ujungnya memberdayakan umat, kata Mul-an, perlu segera dibangun komunikasi intensif antarelemen umat Islam di Kebumen.
Utamanya, antara dua ormas besar yang merupakan representasi dari umat Islam, yakni Muhammadiyah dan NU. “Bahkan bukan sesuatu yang mustahil jika mulai diwacanakan komposisi ideal, yakni cabup dari NU-cawabup dari Muhammadiyah atau sebaliknya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara Merdeka, Senin (13/4).
Ini tentu sesuatu yang langka dan jarang terjadi. Namun, ini menjadi semacam jalan tengah, apalagi ketika melihat realita tidak adanya parpol yang mempunyai kursi dominan di DPRD yang dapat mengusung calonnya sendiri. Jika itu terwujud, akan menjadi catatan sejarah tersendiri, terutama bagi umat Islam, yang direpresentasikan dua ormas Islam tersebut.( J19-32/ Suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)
Istilah umat atau keumatan, secara rasa bahasa dan makna lebih dekat kepada ideologi Islam. Orientasinya, gerakan politik untuk memberdayakan umat, bukan memperdaya rakyat. Istilah itu, menurut dia bukan untuk mendikotomikan Islam dan non-Islam, tetapi lebih pada melihat realitas, bahwa penduduk Kebumen mayoritas umat muslim yang harus diberdayakan secara apa pun.
Catatan Sejarah
‘’Ini jauh lebih elok ketimbang politik kekuasaan. Sebuah sikap politik yang alih-alih mementingkan rakyat, bahkan sering memunculkan arogansi kekuasaan,’’ katanya. Jika bicara politik keumatan yang ujungnya memberdayakan umat, kata Mul-an, perlu segera dibangun komunikasi intensif antarelemen umat Islam di Kebumen.
Utamanya, antara dua ormas besar yang merupakan representasi dari umat Islam, yakni Muhammadiyah dan NU. “Bahkan bukan sesuatu yang mustahil jika mulai diwacanakan komposisi ideal, yakni cabup dari NU-cawabup dari Muhammadiyah atau sebaliknya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara Merdeka, Senin (13/4).
Ini tentu sesuatu yang langka dan jarang terjadi. Namun, ini menjadi semacam jalan tengah, apalagi ketika melihat realita tidak adanya parpol yang mempunyai kursi dominan di DPRD yang dapat mengusung calonnya sendiri. Jika itu terwujud, akan menjadi catatan sejarah tersendiri, terutama bagi umat Islam, yang direpresentasikan dua ormas Islam tersebut.( J19-32/ Suaramerdeka.com /LintasKebumen©2015)
0 komentar:
Posting Komentar